BANTUAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG KEPADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PADANG MELALUI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ATAS PERMASALAHAN PENGGUNAAN DANA KMK DI KOTA PADANG TAHUN 2008

Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 bertempat di Aula Lantai dua Kantor Kejaksaan Negeri Padang telah diadakan Pemaparan Nama-nama Pengurus / Pengguna Dana KMK di Kota Padang, yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaaan Negeri Padang Bpk. Ranu Subroto, SH., M.Hum., Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Bpk. H. Syuhandra, S.H., Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)Kejaksaan Negeri Padang, Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus)Kejaksaan Negeri Padang, Kasi Penataan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Padang dan Para Jaksa Pengacara Negara (JPN) lainnya di Kejaksaan Negeri Padang yang ditunjuk sebagai Pendamping dalam Bantuan Hukum di tiap- tiap Kelurahan di Kota Padang, serta beberapa orang Fasilitator dari Kecamatan Pauh, Koto Tangah, Padang Utara, Kuranji, Lubuk Kilangan, Bungus dan Nanggalo.
Ada pun jalannya acara yang bertindak sebagai moderator Bpk. Romza Setiawan, S.H. (Kasi Datun) membaca susunan acara yang pertama sambutan dari Kepala Kejaksaan Ngeri Padang yang yang pada pokonya bahwa Kejaksaan Memiliki Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan 5 tugas pokok, yaitu :

  1. Penegakan Hukum;
  2. Bantuan Hukum;
  3. Pertimbangan Hukum;
  4. Pelayanan Hukum;
  5. Tindakan Hukum lainnya.

Dari 5 tugas tersebut untuk Tugas Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertibangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Padang, sedangkan untuk tugas Pelayanan Hukum diperuntukkan kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat di kota Padang secara geratis (Pelayanan Hukum Gratis). Maka dengan itu sangat tepat langkah dari Dinas Koperasi dan UKM Pemko Padang meminta bantuan Hukum atas penggunaan dana Kredit Mikro Kelurahan (KMK) yang bermasalah ke Kejaksaan Negeri Padang. Dan apabila dalam perjalanannya para pengguna dana KMK yang bermasalah tersebut terindikasi korupsi dan tidak segera menyelesaikan tunggakan maka dapat ditindak lanjuti ke bidang Pidana Khusus Kejari Padang. Serta Kepala Kejaksaan Negeri Padang berpesan kepada jajarannya khususnya para JPN dapat bekerja dengan profesional dan berintegritas. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan sambutan dan Pemaparan Materi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang yang menyampaikan bahwa dana KMK mulai digunakan pada Tahun 2008 di 50 Kelurahan di Kota Padang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Padan, untuk 50 Kelurahan tersebut masing-masingnya menerima dana KMK sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ynag bersumber dari APBD Provinsi Sumbar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan APBD Kota Padang Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), jadi total dana KMK yang diberikan untuk 50 Kelurahan di Kota Padang adalah Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah). Selanjutnya pada Tahun 2017 BPMPKB dibubarkan dan penyelesaian dana KMK diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Dan juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang juga menyampaikan bahwa sampai dengan tahun 2019 terdapat tunggakan sebesar Rp. 9.866.694.257,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Selanjutnya acara di lanjutkan dengan Tanya jawab dan foto bersama.

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "BANTUAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG KEPADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PADANG MELALUI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ATAS PERMASALAHAN PENGGUNAAN DANA KMK DI KOTA PADANG TAHUN 2008"