Kejari Padang Melaksanakan Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kepada Kepala Sekolah dan Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Padang.

Padang tanggal 09 Maret 2021 bertempat di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Padang, seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang memberikan Penerangan dan Penyuluhan Hukum kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Padang.

Pelaksanaan Penerangan dan penyuluhan hukum ini tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan cara memeriksa suhu tubuh, menjaga jarak dan menggunakan masker

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari dinas pendidikan, Habibul Fuadi, yang dalam sambutannya menyampaikan selamat datang di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Padang, dan mengucapkan terimakasih kepada Kejari Padang yang telah berkenan memberikan penerangan hukum kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Padang. Dalam sambutannya Kadis Pendidikan juga menyampaikan bahwa pada tahun 2021 ini Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Padang mengelola dana BOS sebanyak Rp.123 Miliar, oleh karena itu di minta kepada semua kepala sekolah dan bendahara untuk dapat memperhatikan penerangan hukum dari Kejari Padang ini.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kasi Intel, Yuni Hariaman, S.H., M.H. selaku ketua tim Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejari Padang dan juga memperkenalkan anggota Tim Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejari Padang,  selanjutnya langsung memberikan materi dengan judul “Pengelolaan Dana BOS yang bersih dari KKN”.

Materi kedua dibawakan oleh Ronni, S.H., M.H. dengan tema Pemberantasan Pungli Dilingkungan Sekolah. 

Selama materi yang dibawakan kedua pemateri nampak antusias dari peserta Penerangan hukum mendengarkan terbukti dengan banyaknya mengajukan pertanyaan terkait materi yang dibawakan.

Bahwa kegiatan dilakukan dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan dimasa pandemi Covid 19.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan ditutup dengan foto bersama.

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Kejari Padang Melaksanakan Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kepada Kepala Sekolah dan Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Padang."