Website Resmi Kejaksaan Negeri Padang
Website Resmi Kejaksaan Negeri Padang
  • Beranda
  • BERITA
  • PROFIL
    • VISI
    • MISI
    • PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG
    • MOTTO
    • TRI KRAMA ADHYAKSA
  • organisasi
    • Struktur Pegawai
    • Kepala Kejaksaan Negeri
    • Kasubag Pembinaan
    • Kasi Intelijen
    • Kasi Tindak Pidana Khusus
    • Kasi Tindak Pidana Umum
    • Kasi Datun
    • Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
  • zona integritas
    • Pencanangan ZI
    • Pakta Integritas
    • Manajemen Perubahan
      • Tim Kerja
      • Dokumen Rencana Pembangunan ZI
      • Pemantauan & Evaluasi WBK & WBBM
      • Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja
    • Penataan Tata Laksana
    • Penataan Sistem Manajemen SDM
    • Penguatan Akuntabilitas Kinerja
    • Penguatan Pengawasan
    • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  • PERATURAN
    • UNDANG-UNDANG
      • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
      • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
      • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
      • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
      • Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
      • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
      • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
    • PERATURAN PEMERINTAH
      • PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
      • PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
      • PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
      • PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
      • PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
    • PERATURAN PRESIDEN
      • Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
  • INFO PERKARA
    • PERKARA PIDUM
      • PERKARA TILANG
    • PERKARA PIDSUS
  • iad
  • PENGADUAN MASYARAKAT
  • Survey
  1. Beranda
  2. PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS

PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS

Agustus 8th, 2017, 12:37 pm
PP-21-Tahun-2014-Tentang-Pemberhentian-PNS



Like Fanspage Kejaksaan Negeri Padang


Link Terkait :

Penkum Kejaksaan Negeri Padang

Laporan Pengaduan Masyarakat

Call Center

Pelayanan Hukum Geratis

kejaksaan.negeri.padang


Apel Pagi Kejaksaan Negeri Padang 15 Agustus 2022,
Apel Pagi Kejaksaan Negeri Padang 15 Agustus 2022, dengan pelaksana apel bidang pidana umum @kejaksaan.ri @kejatisumbarnew #kejaripadang

#repost @kejaksaan.ri

Sudah Diverifikasi

 Kejak
#repost @kejaksaan.ri Sudah Diverifikasi  Kejaksaan terus menunjukkan prestasi dalam pemberantasan korupsi dengan pengusutan sejumlah kasus megakorupsi hingga tuntas. Seperti kasus #GarudaIndonesia, #KasusTowerPLN, kasus #KorupsiKrakatauSteel, #DutaPalma, #MafiaMigor, dan lainnya. Efek positifnya, masyarakat kian merasakan kehadiran negara lewat Kejaksaan. Bagaimana menurutmu dengan pencapaian ini? Apakah kamu juga punya harapan besar untuk Kejaksaan? #KejaksaanTegas #KejaksaanTakPandangBulu


Mohon Diri……
Assalamualaikum warahmatullahi wa
Mohon Diri…… Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan Berakhirnya tugas Kami sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dengan Promosi jabatan menjadi Kepala Seksi Perdata pada Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung di Pangkal Pinang, untuk itu perkenankanlah kami sekeluarga mohon diri dan menghaturkan banyak terimakasih atas perhatian dan kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini, semoga senantiasa dapat terus terbina dan berlanjut. Dengan segala ketendahan hati kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam hubungan organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan Limpahan berkatnya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian Kepada Bangsa Dan Negara. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu. Hormat Kami RONI SAPUTRA, S.H., M.H. DAN NY. DEBY RONI SAPUTRA. @kejatisumbarnew @humas.kotapadang @humas.polrestapadang @kodim0312padang

Apel pagi Kejaksaan Negeri Padang @kejaksaan.ri @k
Apel pagi Kejaksaan Negeri Padang @kejaksaan.ri @kejatisumbarnew

Ketua Komjak Peroleh Gelar Kehormatan Dari Keraton
Ketua Komjak Peroleh Gelar Kehormatan Dari Keraton Surakarta Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, DR Barita Simanjuntak SH.MH.CFrA diangkat dan dianugerahi gelar kerhormatan" Kanjeng Raden Aryo Joyonagoro" sebagai anggota keluarga Keraton Surakarta Hadiningrat, Jawa Tengah. Bertempat di Keraton Surakarta Hadiningrat , Jumat 29 Juli 2022, Ingkang Sinohoen Kangjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono XIII menyerahkan surat pengangkatan penganugerahan Barita Simanjuntak sebagai keluarga besar Keraton Surakarta. Penyematan gelar kehormatan itu diberikan atas sumbangsih Barita Simanjuntak terhadap bangsa dan negara selama ini, khususnya dalam tugas-tugasnya sebagai Ketua Komisi Kejaksaan RI. Keraton Surakarta dalam tradisi peringatan Hari Raya Tahun Baru Islam I Muharram tahun 2022 di Keraton Surakarta, Jawa Tengah selalu memberikan gelar kehormatan bagi para tokoh yang dinilai memiliki sumbangsih bagi bangsa dan negara menperjuangkan persatuan dan kesatuan, toleransi, penegakan hukum maupum demokrasi. Setiap memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam atau dikenal juga dalam kalender Jawa sebagai peringatan 1 Suro yang sudah menjadi tradisi Kerataon Surakarta Hadiningrat memberikan gelar kehormatan kepada sejumlah abdi dalam, tokoh masyarakat, pejabat dan tokoh dari berbagai negara. "Saya sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Keraton Surakarta, khususnya Bapak Pakoe Boewono XIII atas gelar kehornatan yang diberikan kepada saya," ujar Barita Simanjuntak. Barita mengaku terharu dan bangga sebagai anak negeri mendapat tempat spesial dengan gelar tersebut. " Saya jaga, rawat dan junjung tinggi gelar kehomatan ini," ujar Barita Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 30 Juli 2022. ( )

#repost @kejaksaan.ri
——
Jaksa Agung Sanitiar
#repost @kejaksaan.ri —— Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta jajarannya di Korps Adhyaksa tidak takut bertugas di seluruh wilayah Indonesia. Burhanuddin menegaskan hal ini saat kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat. “Jadi jaksa jangan malas dan maunya hanya bertugas di rumah atau kampung sendiri,” kata Burhanuddin dalam kunjungan kerja di Padang, Sumatera Barat #JaksaAgungRI #kejaksaanri #jaksaagung #jaksa #jaksaprofesional #jaksamenyapa #jaksasahabatmasyarakat #puspenkum #penkum #kejaksaantinggi #kejaksaannegeri #terusbergerakdanberkarya #adhyaksa #trapsilaadhyaksa #banggamelayanibangsa #kepastianhukumhumanismenujupemulihanekonomi #jaksahumanis #jaksadicintaimasyarakat #cintaindonesia

Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 H @kejaks
Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 H @kejaksaan.ri @kejatisumbarnew #KejaksaanRI #kejatisumbarnew #kejaripadang #1muharram #1444h #tahunbaruislam

Bincang Singkat dengan Jaksa Agung RI Bapak Prof.
Bincang Singkat dengan Jaksa Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H. @kejaksaan.ri @kejatisumbarnew #kejaksaanri #kejatisumbarnew #kejaripadang

Dalam kunjungan kerja di Kejaksaan Negeri Padang p
Dalam kunjungan kerja di Kejaksaan Negeri Padang pada Kamis 28 Juli 2022, Jaksa Agung Burhanuddin melakukan pemeriksaan pada setiap bidang Jaksa Agung melihat bahwa Case Management System (CMS) yang dijalankan di Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Tindak Pidana Khusus telah berjalan dengan baik dimana masyarakat dapat memantau laporan masyarakat dan penanganan perkara secara real time sehingga memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Jaksa Agung menegaskan agar setiap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri berprestasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. “Kita bukan menarget perkara tetapi tetap harus ada semangat pemberantasan korupsi karena saya meyakini korupsi itu tetap ada di setiap daerah. Hal yang terpenting adalah jangan menangani korupsi berlama-lama tanpa ada kepastian hukum,” ujar Jaksa Agung. Jaksa Agung mengatakan bahwa penegakan hukum itu bukan memproduksi perkara dan juga kriminalisasi, asalkan tindakan yang dilakukan benar. Jaksa Agung berharap agar tidak terjadi kejomplangan antara penanganan korupsi di pusat dan daerah sebab Jaksa Agung meyakini kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Jaksa Agung memberikan semangat baru dan dorongan kepada seluruh Jaksa di daerah dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi. Jaksa Agung berpesan apabila terjadi hambatan, maka akan disiapkan SDM untuk melakukan asistensi dan supervisi dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung serta koordinasi di tingkat pusat hingga hal pendanaan. “Jadi tidak ada alasan di suatu daerah tidak mempunyai penanganan tindak pidana korupsi. Ayo kita kerja untuk negeri dan untuk Indonesia lebih baik,” ujar Jaksa Agung. Kunjungan kerja Jaksa Agung Burhanuddin didampingi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, Asisten Umum Jaksa Agung Kuntadi, Asisten Khusus Jaksa Agung Hendro Dewanto dan disambut oleh plt.Kepala Kejaksaan Negeri Padang Bpk. Sunarto beserta jajaran, yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan @kejaksaan.ri @kejatisumbarnew #kejaksaanri #kejatisumbarnew #kejaripadang

Selasa 26 Juli 2022 dilaksanakan proses tahap II t
Selasa 26 Juli 2022 dilaksanakan proses tahap II terhadap Tersangka : - An. Sopar Sitohang; - An. Mardianto; - An. Fransiskus Bakkara Dengan Jaksa P.16 yaitu : 1. DESWIARNI, S.H.; 2. LUSITA AMELIA RAFLIS, S.H. 3. MISZUARTY, S.H., M.H. Bahwa ke tiga tersangka tersebut An. Sopar Sitohang, An. Mardianto, dan An. Fransiskus Bakkara disangka telah melakukan Tindak Pidana Perikanan yaitu melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan izin usaha atau Dokumen Perizinan Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia, serta menggunakan Alat Penangkap Ikan terlarang berupa Trawl dengan sarana Kapal Penangkap Ikan KM. AB GT. 33. Atas perbuatan tersangka tersebut diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP. @kejaksaan.ri @kejatisumbarnew #kejaksaanri #kejatisumbarnew #kejaripadang

Peresmian Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto di Kota P
Peresmian Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto di Kota Padang Padang 22 Juli 2022, bersamaan dengan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 diresmikan jalan Jaksa Agung R. Soeprapto oleh Kajati Sumbar Bapak Yusron, S.H., M.H. beserta Walikota Padang Hendri Septa, B.Bus.(Acc), M.I.B. Pada kesempatan ini juga dilaksanakn penyerahan secara simbolis Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada beberapa warga yang beralamat di jalan Jaksa Agung R. Soeprapto yang baru diresmikan. Bapak R. Soeprapto adalah Jaksa Agung RI ke-4 (1951-1959) dikenal sebagai figur yang tegas, berwibawa dan gigih dalam mempertahankan hukum. Atas jasa-jasa dan perjuangannya menegakkan citra Kejaksaan, Jaksa Agung R. Soeprapto ditetapkan sebagai Bapak Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Soegih Arto No. Kep. 061/DA/7/1967. Prinsip keadilan, keyakinan dan kejujuran dikenang Insan Adhyaksa. Salah satunya ditandai adanya patung R Soeprapto di halaman depan Gedung Kejaksaan Agung RI. Bahwa pemberian nama Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto ini bermula perintah dari Bapak Jaksa Agung RI Sanitiar (ST) Burhanuddin yang meminta semua jakaran Kejaksaan untuk mendukung pengusulan Bapak R. Soeprapto sebagai pahlawan nasional. Bapak R. Soeprapto meninggal dunia pada 2 Desember 1964 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. @kejaksaan.ri #kejatisumbarnew #kejaripadang #rsoeprapto #rsoepraptountukpahlawannasional #hba2022


SELAMAT HARI BHAKTI ADHYAKSA KE-62 TAHUN 2022…………………………………………………… Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-62 “kepastian hukum, humanis menuju pemulihan ekonomi”. @kejaksaan.ri @kejatisumbarnew #kejaksaanri #kejatisumbarnew #kejaripadang #hba2022


Load More…



Follow on Instagram











COPYRIGHT 2019 powered by KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Top
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN NEGERI PADANG APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED. TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGANNYA.